Survei Pilkada Jakarta 2024, Anies Teratas, Pertarungan Diprediksi Dua Putaran

Survei Pilkada Jakarta 2024, Anies Teratas, Pertarungan Diprediksi Dua Putaran

TASIK.TV | Hasil survei terbaru terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta di bulan September menunjukkan bahwa Anies Baswedan masih memiliki tingkat elektabilitas tertinggi.

Survei ini dirilis oleh Political Strategy Group (PSG) pada Sabtu, 7 September 2024.

Anies Baswedan tetap menjadi pilihan utama dalam survei tersebut. Namun, ia tidak berhasil maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jakarta.

Pertanyaan yang muncul adalah, ke mana suara pendukung Anies akan dialihkan?

PSG juga memprediksi bahwa Pilkada Jakarta 2024 kemungkinan akan berlangsung dalam dua putaran, seperti halnya Pilgub Jakarta 2017 yang diikuti oleh tiga pasangan calon.

Dalam Pilkada Jakarta 2024, tiga pasangan calon yang akan bertarung adalah Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Luki Hermawan, Chairman PSG, menyampaikan bahwa Jakarta selalu menjadi wilayah yang istimewa karena sejarahnya, keragaman penduduk, dinamika sosial-politik, dan budayanya yang kental dengan nuansa metropolitan. Jakarta selalu mendapat perhatian publik.

"Pertarungan Pilkada Jakarta pada akhir November nanti akan menjadi momen penting bagi Jakarta setelah statusnya sebagai Daerah Khusus Ibukota berakhir," ujar Luki di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Ahsan Ridhoi, Kepala Peneliti PSG, menjelaskan bahwa meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, peluang terjadinya dua putaran dalam Pilkada 2024 masih terbuka lebar.

"Dengan adanya tiga calon, kemungkinan besar akan ada dua putaran, seperti pada Pilkada 2017 yang juga diikuti tiga pasangan calon," ungkap Ahsan.

Ia kemudian memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh PSG antara 6-15 Agustus 2024. Dalam survei tersebut, 39 persen responden memilih Anies Baswedan, 22 persen mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan 15 persen menjagokan Ridwan Kamil.

"Warga Jakarta cenderung menginginkan mantan gubernur mereka kembali memimpin," ujarnya.

Menurut Ahsan, tingginya elektabilitas Anies dan Ahok berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap keduanya saat menjabat sebagai gubernur.

"Sepertinya masyarakat masih memiliki kenangan baik dengan Pak Anies dan Pak Ahok. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih salah satu dari keduanya. Sementara itu, Ridwan Kamil hanya mendapat dukungan terbatas sebesar 15 persen," jelas Ahsan.

Ia menambahkan bahwa pemilih loyal Ridwan Kamil sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan Anies dan Ahok.

"Pendukung setia Ridwan Kamil hanya sekitar 20 persen dari populasi Jakarta," kata Ahsan.

Namun, Ahsan juga menyadari bahwa saat ini hanya Ridwan Kamil yang secara resmi mendaftar sebagai calon gubernur di KPUD Jakarta.

Dalam simulasi head-to-head, Anies diprediksi dapat menang dalam satu putaran melawan Ridwan Kamil. Namun, ketika berhadapan dengan Ahok, selisih suara antara Ridwan Kamil dan Ahok tidak terlalu signifikan.

Selain itu, 58 persen responden kemungkinan akan memilih Ridwan Kamil, tetapi ini sangat bergantung pada siapa lawannya.

Dari 58 persen tersebut, hanya 19 persen yang menyatakan kesetiaan penuh kepada Ridwan Kamil, sementara 42 persen lainnya menyatakan tidak akan mendukung Ridwan Kamil apa pun yang terjadi.

Ahsan menyebut bahwa calon penantang Ridwan Kamil bisa memanfaatkan 42 persen responden yang masih belum mendukungnya.

"Ada banyak pemilih yang masih bisa diambil oleh lawan-lawan Ridwan Kamil," ungkapnya.

Survei PSG ini dilakukan sebelum pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta dimulai. Oleh karena itu, saat survei berlangsung, belum ada kepastian tentang siapa saja calon yang akan diusung oleh partai politik.

Pengambilan sampel survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.540 responden. Dengan metode simple random sampling, margin of error survei ini sekitar ±2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

PSG adalah lembaga yang berfokus pada analisis kebijakan politik, pemilu, dan pemerintahan. Mereka juga bekerja sama dengan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).