TASIK.TV | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), resmi menerbitkan kebijakan yang memungkinkan jumlah siswa per kelas mencapai maksimal 50 orang. Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1/Kep/323-Disdik/2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Jawa Barat.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menyampaikan bahwa pemerintah kota akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Meski ini bukan ranah tupoksi saya langsung, namun kami pasti mengikuti aturan tersebut. Namun, menurut saya daerah juga bisa melakukan negosiasi dengan provinsi terkait hal ini, terutama menyangkut sekolah swasta, karena di Kota Tasikmalaya jumlah sekolah swasta cukup banyak,” ujarnya.
Diky menjelaskan, negosiasi tersebut idealnya dilakukan berdasarkan diskusi bersama para pengelola sekolah swasta, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebaikan peserta didik dan ekosistem pendidikan di Kota Tasikmalaya.
“Memang di Kota Tasikmalaya cukup banyak sekolah swasta yang kesulitan mendapatkan siswa. Namun jika mengacu pada SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek No 071/H/M/2024, dalam kondisi khusus memang dimungkinkan maksimal 50 siswa per kelas. Gubernur pun tidak mewajibkan, hanya menyatakan batas maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini berdampak pada penurunan jumlah siswa baru di sekolah-sekolah swasta di Kota Tasikmalaya, bahkan ada yang kehilangan hingga 50 persen murid.
SMK Bina Putera Nusantara (BPN) Kota Tasikmalaya, misalnya, mengalami penurunan jumlah siswa baru hingga setengahnya dibanding tahun lalu. Jika tahun sebelumnya mereka mampu menjaring sekitar 200 siswa, tahun ini hanya sekitar 100 siswa.
“Tahun lalu masih sekitar 200-an siswa baru, sekarang turun drastis. Sampai penutupan penerimaan kemarin, hanya sekitar 100 siswa. Kebijakan ini sangat berdampak bagi kami,” kata Ketua Yayasan SMK BPN Kota Tasikmalaya, Uus Afandi.
Hal serupa dialami SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Sekolah swasta yang lokasinya berhadapan langsung dengan sekolah negeri ini kehilangan hampir 45 persen murid baru dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hampir turun 45 persen dari tahun kemarin,” kata Encep, salah satu panitia penerimaan siswa baru SMK Muhammadiyah Tasikmalaya.
