TASIK.TV | Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menekankan pentingnya penyelesaian polemik penolakan konser Band Hindia oleh sejumlah ormas Islam di Tasikmalaya melalui solusi yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, langkah ini perlu diambil agar tidak ada yang dirugikan dan semua tetap berjalan sesuai aturan serta norma yang berlaku.
Diky menyebut, komunikasi yang baik adalah kunci agar persoalan seperti ini tidak mencoreng citra Kota Tasikmalaya. Ia berharap, ke depan, kreativitas tetap tumbuh tanpa menabrak aturan maupun norma di masyarakat.
“Saya berharap semua pihak mendapatkan solusi terbaik. Win-win solution ya,” ujar Diky, Senin (14/7/2025).
Ia juga melihat situasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki pola koordinasi, sehingga citra Kota Tasikmalaya tidak tercoreng dari berbagai sisi. “Mudah-mudahan selalu ada ruang untuk duduk bersama, agar masalah serupa tidak terulang,” tuturnya.
Diky menambahkan, dirinya berprasangka baik bahwa ormas-ormas Islam tidak sepenuhnya menolak konser, melainkan memiliki kepedulian terhadap generasi muda agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif.
“Teman-teman ormas bukan anti konser, tapi lebih peduli agar generasi bangsa tidak rusak dari sisi mana pun,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menilai penyelenggara konser tidak sepenuhnya salah karena mungkin berpatokan pada konser sebelumnya yang berjalan tanpa masalah, meskipun ada keterlambatan dalam pengurusan izin.
“Menurut Pak Kapolres, ada konser musik lain yang izinnya baru diproses sehari sebelum pelaksanaan, tapi tetap diizinkan,” ungkap Diky.
Karena itu, Diky mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin, karena ia menilai tidak ada niat buruk dari siapa pun. Ke depan, pola komunikasi harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Adapun konser Band Hindia yang rencananya digelar di Lanud Wiriadinata mendapat penolakan dari Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz). Penolakan dilakukan karena Band Hindia diindikasikan sering menampilkan simbol-simbol satanik.
“Ini berbahaya bagi generasi muda dan tentunya membawa kemudaratan,” kata Ketua Al Mumtaz, Ustaz Hilimi Afwan.
Keberatan tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri pihak kepolisian, perwakilan pemerintah daerah, panitia penyelenggara, dan unsur lainnya. Hasil rapat tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi yang diajukan Polres Tasikmalaya Kota kepada Polda Jawa Barat sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin.
