TASIK.TV | Dinas Sosial Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) pada Jumat 20 Desember 2024.
Dalam pertemuan yang digelar untuk kedua kalinya, AMT yang diwakili oleh Riswara AMT diterima oleh Edi Mulyadi, S.Sos., M.Si., Kasubag Tata Usaha Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
Riswara menyampaikan sejumlah temuan dan kritik terkait pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) di Kota Tasikmalaya.
“Kami dari Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya telah melakukan kajian dan investigasi lapangan terkait program bantuan sosial. Hasilnya, kami menemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran bansos yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya,” ujar Riswara kepada media.
Riswara menjelaskan bahwa penyaluran bansos yang seharusnya bertujuan meringankan beban masyarakat kini menghadapi sejumlah kendala yang mengganggu efektivitas program. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dan distribusi barang bantuan.
“Administrasi yang cacat menjadi masalah awal. Proses penerimaan barang bantuan sembako dari pihak ketiga ke Dinas Sosial tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian barang yang diterima,” jelas Riswara.
Selain itu, penyaluran bantuan sembako sebelum pengadaan melalui sistem e-catalogue menjadi sorotan serius.
“Seharusnya pengadaan barang melalui e-catalogue dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan kualitas dan harga barang sesuai standar. Namun, praktik yang terjadi justru sebaliknya, sehingga kualitas dan harga barang tidak terjamin,” tambahnya.
Baca juga: Kejar Target Nasional, Dinsos PPKB P3A Kab. Tasikmalaya Gelar Pelatihan TPPS Tingkat Kecamatan
Ketimpangan harga sembako yang diterima dengan harga yang telah ditentukan dalam pedoman e-catalogue turut memperburuk situasi. Riswara menyebut bahwa barang sembako yang disalurkan tidak hanya tidak memenuhi standar kualitas, tetapi juga tidak sesuai dengan harga yang disepakati.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pukul 16.00 WIB, AMT berharap Kepala Bidang Disabilitas yang merangkap sebagai Plt Sekretaris Dinas dan Plt Kepala Dinas Sosial dapat memberikan penjelasan terkait temuan ini. Namun, kedua pejabat tersebut sulit dihubungi, baik oleh AMT maupun oleh bawahannya sendiri.
“Kami sangat menyayangkan ketidakmampuan pejabat terkait untuk memberikan penjelasan. Ini semakin menambah keresahan masyarakat penerima bantuan yang mengharapkan bansos memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan kualitas dan harga yang layak,” kata Riswara.
Dalam pernyataannya, AMT menyampaikan beberapa tuntutan kepada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, yaitu:
- Mengusut tuntas dugaan mafia bantuan sosial di tubuh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
- Mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada masyarakat.
- Berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan dan penyaluran bansos yang tepat sasaran.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program bantuan sosial yang ada.
“Kami mendesak Dinas Sosial untuk segera melakukan perbaikan pada seluruh proses penyaluran bansos, mulai dari pengadaan barang hingga distribusi kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Riswara.(Ryan)
