TASIK.TV | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi keluhan sejumlah warga Bekasi yang mengaku rumah mereka di bantaran sungai dibongkar tanpa mendapatkan kompensasi.
Melalui video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi ulang, Dedi menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi dilakukan oleh dua pihak berbeda, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Setiap bangunan liar yang dibongkar Pemprov Jabar, pemiliknya mendapat bantuan. Biasanya berupa uang untuk membuka usaha atau menyewa kontrakan,” kata Dedi.
Ia menambahkan, bantuan tersebut bukan berasal dari APBD, melainkan dari dana CSR mitra Pemprov Jawa Barat.
Namun berbeda dengan pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurut Dedi, pembongkaran yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi memang tidak disertai pemberian bantuan.
“Yang dibongkar Pak Bupati — atau oleh masyarakat dijuluki ‘Raja Bongkar’ — memang tidak dapat bantuan karena tidak ada anggaran atau dukungan CSR,” jelasnya.
Dedi mengakui bahwa mayoritas warga yang mengeluhkan pembongkaran merupakan korban penertiban bangunan oleh Pemkab Bekasi. Meski demikian, ia tetap mendukung langkah penataan wilayah yang dilakukan Bupati untuk mengatasi masalah banjir.
“Penataan bantaran sungai penting agar saluran air bisa dilebarkan dan diperdalam. Sekarang banjir di Bekasi tidak separah dulu, meski masih ada genangan di beberapa titik,” ujar Dedi.
Sebagai bentuk empati, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada warga terdampak dan berjanji akan berdialog langsung dengan Bupati Bekasi untuk mencari solusi.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akan bicara dengan Pak Bupati untuk mencari jalan keluar bagi warga yang kehilangan tempat tinggal,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sungai dan rawa agar tidak menyempit dan dangkal yang bisa memicu banjir.
Pada Rabu (9/7/2025), sebanyak 420 bangunan liar di sempadan jalan dan bantaran sungai Kampung Pulo Timaha, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dibongkar.
Aksi pembongkaran ini memicu protes warga, termasuk Rade Hutagalung, pemilik bengkel dua lantai yang kecewa karena tidak menerima kompensasi, bahkan sekadar biaya pemindahan barang.
Rade juga mengkritik keras tindakan Satpol PP yang dianggap tidak menggunakan hati nurani saat membongkar bangunan milik warga kecil.
Sementara itu, Alfian (55), warga lainnya, berharap jika suatu saat Dedi Mulyadi menjadi Presiden, ia tidak mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat kecil. Alfian sempat menyuarakan keluhannya di media sosial, namun mendapat respons negatif dari sejumlah pendukung Dedi.
