TASIK.TV | Hari Jumat, 21 Februari 2025, menjadi hari pertama Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra Nagara, mulai bertugas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
Untuk sementara waktu, Diky Chandra juga menjalankan tugas sebagai Plt. Wali Kota, menggantikan Viman Alfarizi Ramadhan yang tengah mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
“Hari ini adalah hari pertama saya bertugas di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Saya banyak berdiskusi dengan staf, sekaligus mengikuti persiapan rapat untuk acara ‘Dahsyat’ yang akan digelar di halaman Balai Kota Tasikmalaya besok,” ujar Diky.
Selain itu, ia juga mengunjungi berbagai ruangan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tasikmalaya, termasuk Bagian Hukum, Ekonomi, Pembangunan, Kesra, serta beberapa bagian lainnya.
Diky menegaskan bahwa di tahap awal masa tugasnya, ia ingin lebih dulu melakukan pengenalan internal, terutama dalam masa transisi kepemimpinan.
“Saat ini, saya lebih fokus untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Plt. Wali Kota, sekaligus beradaptasi dengan lingkungan kerja di Pemkot,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak agenda dan pertemuan yang harus dijalankan dalam beberapa waktu ke depan.
Menanggapi pertanyaan tentang program 100 hari kerja, Diky menjelaskan bahwa kebijakan ini memang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Namun, ia menekankan bahwa rancangan APBD telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga kecil kemungkinan ada perubahan besar dalam 100 hari pertama.
“Penyusunan APBD bukan dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru dilantik, melainkan oleh kepala pemerintahan sebelumnya. Jadi, kecil kemungkinan kami akan membuat program 100 hari kerja yang berkaitan dengan RAPBD yang telah dirancang sebelumnya,” paparnya.
Meski demikian, Diky memastikan bahwa program 100 hari kerja tetap ada dan telah disiapkan, meskipun untuk implementasinya masih menunggu arahan dari Wali Kota Viman Alfarizi.
“Terkait bentuk programnya, kita akan menunggu Pak Wali Kota. Yang jelas, program 100 hari kerja sudah dipersiapkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Diky menyebut bahwa semua sektor memiliki urgensi yang sama dan membutuhkan solusi bersama.
“Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan, seperti kenakalan remaja, geng motor, kondisi Pasar Cikurubuk, pembangunan jalan, penanggulangan kemiskinan, hingga masalah stunting,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa untuk menentukan skala prioritas, diperlukan diskusi dan perencanaan yang matang, termasuk dalam hal penganggaran dan waktu pelaksanaan.
“Semua harus direncanakan dengan tepat, baik dari segi anggaran maupun waktu, agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif,” pungkasnya.
