Dorong Pembangunan Rumah Layak Huni, Pjs Bupati Tasikmalaya Bahas Program BSPS di Kementerian PUPR
Redaksi 
TASIK.TV | Terjadi peristiwa penting yang berhubungan dengan pembangunan perumahan di Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis siang, 3 Oktober 2024.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tasikmalaya, Yedi Rahmat, bersama Aam Rahmat Selamet selaku Kepala Dinas PUTRPRKPLH, serta sejumlah pejabat daerah lainnya, melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Mereka bertemu dengan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ir. Edward Abdurrahman, di Gedung G Kementerian PUPR untuk membahas isu-isu penting terkait kebutuhan perumahan rakyat.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penyediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tasikmalaya.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu bentuk inisiatif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan sudah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial sejak era pembangunan nasional.
"Program ini harus menjadi prioritas utama sebagai langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan," tegas Yedi.
Ir. Edward Abdurrahman menyambut baik inisiatif ini, mencerminkan sinergi yang telah lama terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani berbagai isu strategis.
"Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendampingi dan mendukung program ini," ujarnya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan. Langkah ini menjadi kunci dalam memastikan verifikasi data yang akurat, sesuai dengan kebijakan perumahan yang telah diterapkan selama ini.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi awal baru dalam pengelolaan data perumahan di Tasikmalaya. Sebagai tindak lanjut diskusi tersebut, pemerintah daerah berencana mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan pengelolaan data rumah tidak layak huni bagi MBR.
Sebagai langkah konkret, tim Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dijadwalkan untuk mengunjungi Tasikmalaya pada 12-18 Oktober 2024, guna melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan kelancaran program yang direncanakan.
