DPRD Provinsi Jawa Barat Dukung Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan BUMN dan BUMD

DPRD Provinsi Jawa Barat Dukung Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan BUMN dan BUMD
Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Jawa Barat

TASIK.TV | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di wilayah Jawa Barat. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD, Hasim Adnan, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 mengenai Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, yang diadakan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu, 12 April 2023.

Menurut Hasim, FGD yang diadakan tersebut diharapkan dapat menciptakan solusi-solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik pertanahan yang ada di wilayah Jawa Barat. 

"Forum FGD ini sangat penting karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasim menyatakan dukungannya terhadap forum-forum FGD seperti ini, yang diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini mengalami permasalahan terkait dengan konflik pertanahan. 

"Saya sering mendapatkan laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh BUMN maupun BUMD," ungkapnya. 

Oleh karena itu, ia berharap melalui forum ini dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Selain memberikan dukungan, Hasim juga berharap agar semua permasalahan pertanahan khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat diselesaikan melalui FGD yang telah digelar tersebut. 

"Setelah forum ini, akan tercipta progress dan langkah-langkah yang efektif untuk mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan di Jawa Barat," pungkasnya.