Indonesia Green Movement (IGM) kembali menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya pada 12 September 2025. Pertemuan tersebut turut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUTR Kota Tasikmalaya untuk membahas persoalan pencemaran lingkungan yang hingga kini belum terselesaikan.
Salah satu pegiat IGM, Rafi Faza, menyoroti persoalan pencemaran air dan udara akibat aktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir. Menurutnya, perlu ada penanganan di hilir agar masyarakat tetap dapat beraktivitas tanpa harus menggunakan air tercemar, salah satunya dengan membangun sumur bor.
Namun, Faza mengungkapkan adanya kejanggalan. Pembangunan sumur bor yang dilakukan pada 2023 dengan anggaran sekitar Rp500 juta ternyata tidak memberikan hasil.
“Sudah dua kali digali, airnya tidak ada. Pertanyaan besar bagi kami adalah dokumen perencanaan pembangunannya. Jangan sampai anggaran sebesar itu hanya terbuang percuma atau bahkan memunculkan opini liar soal dugaan tindak pidana korupsi karena asas kebermanfaatannya tidak ada,” ujarnya.
Lebih jauh, IGM juga menyoroti pernyataan dari perwakilan Dinas PUTR yang menyebut tidak mengetahui detail pembangunan tersebut, termasuk kelompok masyarakat yang melaksanakannya.
“Mereka bilang hanya melakukan monitoring dan evaluasi, tapi tidak tahu siapa yang membangun. Ini kan aneh, seolah-olah sumur bor itu dibangun bukan oleh manusia,” kata Faza.
IGM menegaskan telah melayangkan permohonan informasi terkait dokumen pembangunan, termasuk laporan keuangan yang diaudit inspektorat. Langkah itu dilakukan untuk mengecek transparansi penggunaan anggaran.
“Kami meminta pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan yang minim manfaat. Selain itu, kami juga akan mendalami fenomena ini untuk memastikan apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak,” tutupnya.
