News

Ironi Banjir Kota Tasikmalaya, Drainase Buruk, Warga Merugi, Pemerintah Didesak Bertindak

668
×

Ironi Banjir Kota Tasikmalaya, Drainase Buruk, Warga Merugi, Pemerintah Didesak Bertindak

Sebarkan artikel ini

TASIK.TV | Hujan deras terus mengguyur Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, sehingga beberapa kawasan pemukiman kembali menjadi langganan banjir saat musim penghujan tiba.

Kondisi ini menyebabkan genangan air di sejumlah ruas jalan, yang menyulitkan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Masalah banjir ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk menangani persoalan tersebut.

Beberapa titik yang kerap dilanda banjir di Kota Tasikmalaya antara lain SPBU Mangkubumi, Jalan Siliwangi di depan Kampus Unsil, Jalan KH. Zainal Mustofa, dan Jalan Sutisna Senjaya. Kawasan-kawasan ini hampir selalu terendam air setiap kali hujan deras mengguyur kota.

“Masalah banjir ini adalah ironi yang harus segera diatasi. Selain menghambat aktivitas warga, banjir juga menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil,” ujar Ilham Ramdani Rahman, Koordinator Lapangan aksi, pada Jumat 6 Desember 2024.

Ilham menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah buruknya sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan. Kondisi ini diperburuk oleh proses perencanaan pembangunan yang dinilai kurang tepat sasaran dan terkesan asal-asalan.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah kota, khususnya dinas-dinas terkait seperti Dinas PUTR dan BPKAD, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan anggaran pembangunan.

“Berdasarkan kajian lapangan, pengaduan masyarakat, serta hasil audit, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp359.801.459,29,” ungkap Ilham.

Menurutnya, lemahnya pengawasan dan pembinaan dari Inspektorat turut berkontribusi terhadap buruknya kualitas pembangunan di Kota Tasikmalaya, khususnya dalam hal infrastruktur drainase.

“Peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebenarnya terlihat, tetapi sayangnya tidak memberikan dampak signifikan,” tambahnya, sembari menyebutkan bahwa tujuh paket proyek pembangunan saat ini bermasalah.

Dalam menyikapi permasalahan ini, Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya menggelar aksi untuk menuntut kejelasan terkait temuan di lapangan serta laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Namun, aksi ini diwarnai kekecewaan karena tidak ada perwakilan pemerintah kota, termasuk Kepala Dinas PUTR, Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappelitbangda, yang hadir untuk menemui para demonstran.

“Atas kekecewaan ini, kami dari Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ditemukan solusi demi kemajuan pembangunan di kota ini,” tutup Ilham.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *