TASIK.TV | Agus menyampaikan bahwa saat ini sekolah swasta semakin tersisih akibat berbagai kebijakan yang dinilai kurang memihak. Menurutnya, sekolah swasta kesulitan bersaing dengan sekolah negeri, terlebih setelah adanya kebijakan baru yang memperbolehkan sekolah negeri menerima hingga 50 rombongan belajar.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada sekitar 50 tenaga pengajar, termasuk di antaranya 4 guru berstatus PNS, yang terancam tidak memiliki jam mengajar dan akhirnya banyak yang menganggur.
“Jika jumlah siswa baru tetap tidak bertambah dan hanya sekitar 30 orang, besar kemungkinan SMK Mitra Batik Tasikmalaya tetap melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Namun, dalam satu kelas nantinya bisa hanya terisi 6 orang saja. Jurusan yang dibuka meliputi Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP), Sekretaris, Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP), serta Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ),” ujarnya.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memperbolehkan sekolah negeri membuka hingga 50 rombel berdampak pada sekolah swasta, baik SMA maupun SMK, di wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, hingga Garut. Saat ini, jumlah pendaftar di sekolah swasta rata-rata menurun tajam, misalnya hanya 6 orang di SMA Pasundan dan 30 orang di SMK Mitra Batik, serta beberapa sekolah lain juga mengalami hal serupa.
