Komisi V DPRD Jabar: Pemprov Harus Antisipasi Jika Al-Zaytun Ditutup, Jangan Sampai Santri Terlantar

Komisi V DPRD Jabar: Pemprov Harus Antisipasi Jika Al-Zaytun Ditutup, Jangan Sampai Santri Terlantar

TASIK.TV | Pemerintah pusat masih melakukan penanganan polemik Mahad atau Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar). 

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hj Neng Madinah meminta pemerintah provinsi (pemprov) mengantisipasi keputusan pusat terkait Al-Zaytun.

Bunda Neng menekankan soal upaya menyelamatkan para santri atau siswa di Al-Zaytun dan hak pendidikannya ke depan. Apalagi, kata dia, banyak dari mereka merupakan warga Jabar. Ia mengatakan, hal itu mesti menjadi perhatian Pemprov Jabar.

Soal akan ditutup atau tidaknya Al-Zaytun itu tergantung pemerintah. Jika nanti pesantren itu akan ditutup, maka tugas Pak Gubernur dan jajarannya adalah mengomunikasikan dengan pesantren lain. Jangan sampai santri Al-Zaytun telantar, apalagi di Jabar pesantrennya cukup banyak dan Pak Wagub (Wakil Gubernur) adalah panglima santri Jabar,” kata Neng Madinah, Kamis 6 Juli 2023.

Jika santri Al-Zaytun mesti dipindahkan, Abdul Hadi mengatakan, bisa saja dititipkan ke pesantren di daerah asal santri. Misalnya, santri dari Cirebon bisa dititipkan di pesantren atau sekolah wilayah Cirebon. Begitu juga santri dari daerah lainnya.

“Jangan sampai keputusan pemerintah (pusat) tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah, yang akhirnya kembali mengecewakan publik. Kasus ini prosesnya sudah cukup panjang dan menyita perhatian publik dan banyak terjadi kontroversi di masyarakat. Jadi, keputusan dan kebijakan yang diambil jangan sampai mencederai lagi publik,” kata Neng Madinah.

Ditanya apakah sebaiknya Ponpes Al-Zaytun ditutup, Bunda Neng menilai, pemerintah bisa saja mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, dimungkinkan ada santri Al-Zaytun yang keluar. Ia menekankan soal masa depan para santri yang mesti diperhatikan.

“Sekali lagi, ini keputusannya ada di pusat. Pusat harus hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan lagi ada keraguan. Saat ini pemerintah tinggal mengondisikan masalah ini, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman baru di masyarakat. Saya berharap semuanya aman, damai dan tertib,” ujar Neng Madinah.