Neng Madinah Dorong Peran Aktif PBB dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh
Redaksi 
TASIK.TV | Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hj Neng Madinah menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya berdiam diri dalam menangani para pencari suaka Rohingya yang saat ini menuju Aceh untuk mencari perlindungan.
Dalam konteks ini, terdapat penolakan dari sebagian warga Aceh terhadap penerimaan pengungsi Rohingya, mengingat adanya catatan kriminal sejumlah pengungsi sebelumnya.
Neng Madinah memahami bahwa pengungsi tersebut melarikan diri dan mencari suaka karena menghadapi penyiksaan dan ancaman terhadap nyawa di negara asal mereka. Baginya, penanganan kasus pengungsi Rohingya merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari kemanusiaan.
"Saya bersyukur PBB sudah terlibat, tetapi PBB tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka juga harus bertanggung jawab. Ketika pengungsi ditampung di suatu negara, tentu ada beban yang harus ditanggung oleh PBB," ujar Neng Madinah dalam pernyataannya di Cipasung pada Rabu, 10 Januari 2024.
Meskipun memahami ketidaknyamanan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya, Neng Madinah menyoroti pentingnya peran aktif PBB dalam menangani nasib para pengungsi.
"Pengungsi Rohingya juga harus mengerti bahwa masyarakat Aceh memiliki keberatan karena adanya indikasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh sebagian pengungsi. Pengungsi harus berterima kasih karena sudah selamat dan diterima di sini. Mereka seharusnya tidak lagi melakukan tindakan yang dapat menyulut kemarahan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Neng Madinah menekankan peran pemerintah sebagai jembatan antara pemerintah daerah Aceh dan PBB dalam menangani pengungsi Rohingya.
"Pemerintah perlu berperan sebagai perantara antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Aceh, dan PBB. Hal ini perlu dilakukan secara teknis untuk mencari lokasi yang paling aman dan menghindari konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat Aceh. PBB harus memberikan solusi komprehensif, bukan hanya memberi arahan tanpa tindakan nyata," kata Neng Madinah.
"Dalam menangani hal ini, PBB tidak boleh hanya sebatas memberikan petunjuk, tetapi harus bertindak secara konkret untuk mengatasi permasalahan ini dengan tuntas. Kita tidak boleh hanya berdiam diri dan membiarkan konflik berkembang," tandasnya dengan tegas.
