TASIK.TV | Kecamatan Bungursari dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan Program Sule (Subsidi Lele) di Kota Tasikmalaya.
Penilaian tersebut didasarkan pada ketersediaan debit air yang relatif masih baik serta keberadaan kelompok perikanan yang sudah berjalan aktif di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Perikanan Kota Tasikmalaya, Jamaludin Agustian, SP, MP, mengatakan Bungursari dipilih sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan Program Sule karena faktor teknis dan kesiapan kelompok pembudidaya.
“Kecamatan Bungursari memiliki potensi debit air yang relatif bagus dan kelompok perikanan yang sudah berjalan. Bukan berarti wilayah lain tidak bisa dikembangkan, namun program ini akan dilaksanakan secara bertahap per kecamatan,” ujar Jamaludin.
Program Subsidi Lele pertama kali diluncurkan pada 2025 di Kelurahan Sukalaksana dan saat itu dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandranegara. Pada 2026 ini, Dicky kembali meninjau kegiatan pengelolaan perikanan air tawar sekaligus memaparkan perkembangan dan arah kebijakan Program Sule kepada awak media.
Dicky menjelaskan, Program Subsidi Lele tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga diintegrasikan dengan program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk peluang kerja sama dengan sektor swasta.
“Bonusnya, saya bisa melihat langsung pengelolaan air tawar yang dilakukan oleh pihak swasta dan sangat mungkin untuk dikerjasamakan dengan program MBG. Tentu ini membutuhkan proses dan penyesuaian dengan mitra, namun agar perputaran ekonomi berjalan, sektor usaha dan pertanian harus saling terhubung,” ujar Dicky.
Ia menambahkan, keterkaitan antara program pertanian dan perikanan, seperti cabai, tomat, telur, serta Subsidi Lele, diharapkan mampu menyelaraskan program pemerintah pusat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Terkait realisasi Program Sule di Kota Tasikmalaya, Dicky menyebutkan bahwa saat ini program tersebut telah berjalan di sejumlah lokasi dengan skema non-APBD.
“Secara non-APBD, program ini sudah tersebar di beberapa titik, seperti Kampung Erwan, Lanud, Aboh, dan Cibunigeulis. Mudah-mudahan tahun ini ada yang bersumber dari APBD sehingga pelaksanaannya bisa lebih maksimal dan memancing para agnia untuk ikut bergerak,” katanya.
Menurut Dicky, berbagai program pangan seperti ATM Beras, Subsidi Lele, serta program pertanian lainnya tidak hanya berfungsi menekan inflasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan.
Ia berharap, minimal kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi melalui program ini. Selain itu, jika produksi memungkinkan, hasil budidaya juga dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Dari sisi gizi masyarakat terlindungi, dan secara ekonomi jika memungkinkan tentu bisa dijual juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dicky mengungkapkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia berencana memberikan dukungan untuk pengembangan budidaya perikanan tematik di Kota Tasikmalaya.
“Insyaallah dari KKP akan membantu setidaknya empat titik budidaya tematik dengan nilai yang cukup besar. Dari satu titik menjadi empat, dan saat ini masih diusulkan untuk penambahan, tentu dengan menyesuaikan ketersediaan dan status lahan,” katanya.
Ia mengakui bahwa pengelolaan lahan di kelurahan memiliki tantangan tersendiri karena berbeda dengan desa yang memiliki tanah carik. Meski demikian, Dicky bersyukur Kota Tasikmalaya tetap mendapatkan dukungan yang dinilainya cukup signifikan.
“Kelurahan tidak seperti desa yang menguasai tanah carik dan harus berkoordinasi terkait aset. Namun alhamdulillah, Kota Tasikmalaya sudah mendapatkan empat titik, dan mudah-mudahan bisa bertambah,” tegasnya.(Rian)
