Pendidikan Tanggung Jawab Pemerintah Bukan Swasta, DPRD Jabar Dorong Satu Kecamatan Satu Sekolah
Redaksi 
TASIK.TV | DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri di setiap kecamatan di Jawa Barat, karena masih banyak kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
“Kebutuhan SMA atau SMK negeri di Jabar itu sangat tinggi, banyak masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri (SMA/SMK). Tapi masalahnya SMA atau SMK negeri di Jabar belum tersebar banyak (merata di setiap kecamatan),” kata Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hj Neng Madinah pada Sabtu, 8 Juli 2023.
Oleh sebab itu, DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri perkecamatan. Dari kurang lebih 627 kecamatan, masih ada sekitar 130 kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri, dan ini menjadi masalah.
“Kita (DPRD Jawa Barat) sedang fokus bagaimana caranya agar di Jabar ini SMA/SMK negerinya bisa menyebar secara merata. Setiap kecamatan harus ada 1 SMA atau SMK negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Bunda.
Lantas bagaimana dengan dampaknya terhadap sekolah swasta yang disebut-sebut bakal mematikan sekolah swasta saat penambahan jumlah SMA atau SMK tambah Bunda Neng Madinah, pihaknya tak menafikan hal tersebut.
Namun kembali lagi, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah bukan swasta. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan layanan pendidikan yang sudah menjadi hak masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31.
“Iya itu dia, sekolah swasta pasti akan berdampak. Tapi ini kan kewajiban pemerintah, dan ini tertulis dalam UUD 1945 Pasal 31,” tambah Bunda.
Apabila pemerintah justru menggiring masyarakat masuk sekolah swasta yang harus bayar. Sementara masyarakat di Jabar tidak semuanya punya kemampuan ekonomi, hal tersebut malah memberatkan masyarakat.
“Kasihan masyarakat digiring masuk sekolah swasta. Bagaimana warga yang tidak mampu secara ekonomi,” ucap dia.
