Polemik Pilihan Wakil Presiden: Golkar dan Tantangan di Koalisi Indonesia Maju
Redaksi 
TASIK.TV | Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, yang mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo telah menimbulkan polemik di dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Pendapat Mekeng dianggap sebagai ultimatum bagi Prabowo untuk memilih Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai bakal cawapresnya.
Hingga saat ini, Golkar masih berusaha keras agar Ketua Umum mereka menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo.
Namun, jika tidak tercapai, maka Ridwan Kamil yang diminati oleh PDIP untuk menjadi pendamping Ganjar bisa menjadi alasan bagi partai Golkar untuk berpaling.
Keputusan memilih calon wakil presiden saat ini menjadi isu sensitif yang dipegang oleh Prabowo. Dukungan dari Golkar bisa saja sirna, seperti yang dialami oleh PKB.
RK Dipinang oleh Megawati
Kabar tentang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, yang juga merupakan kader Golkar, tengah menjadi sorotan karena ia dilirik sebagai pendamping potensial bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, dan kabar ini semakin menguat.
Ini bukanlah sekadar spekulasi, RK, sapaan akrabnya, secara terang-terangan mengaku telah dipanggil oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan diundang secara langsung untuk menjadi bakal cawapres.
Pernyataan ini datang dari Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang mengungkapkan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/9/2023).
Setelah pertemuan dengan Megawati, RK melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
"Memang Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan kepada Pak Airlangga, pada saat itu disampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil diundang oleh Bu Megawati, kemudian ditawari untuk menjadi wakil presiden," ungkap Doli.
RK dianggap sebagai figur yang dapat melengkapi Ganjar dan membantu meraih dukungan pemilih dari Jawa Barat.
"Latar belakangnya karena Pak Ganjar membutuhkan figur yang bisa memperkuat di Jawa Barat," tambah Doli.
Doli juga menegaskan bahwa wewenang dalam menentukan calon presiden atau wakil presiden dari Golkar berada di tangan Ketua Umum partai tersebut.
"Sekali lagi, bahkan jika terdapat perubahan dalam hal ini, keputusannya akan diserahkan kepada Pak Airlangga Hartanto yang telah kami beri mandat, baik melalui Munas, Rapimnas, atau Rakernas," tegasnya.
