PPDB Selalu Tuai Polemik, DPRD Jabar: Pemerintah Gagal Mengubah Mindset Sekolah Favorit
Redaksi 
TASIK.TV | DPRD Provinsi Jawa Barat Menyoroti Gagalnya Upaya Pemerintah dalam Mengubah Mindset Sekolah Favorit. Dalam beberapa tahun terakhir, DPRD Provinsi Jawa Barat telah mengidentifikasi bahwa upaya pemerintah dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit telah mengalami kegagalan.
Indikasi ini semakin nyata terlihat melalui terjadinya pemalsuan data yang terungkap saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di Jawa Barat. Akibat dari pemalsuan data ini, sekitar 4.791 calon siswa baru harus menelan pil pahit dengan ditolak masuk ke sekolah yang mereka harapkan.
Hj Neng Madinah, Anggota Komisi V DPRD Jabar, berbicara tentang perlunya reformasi dalam sistem PPDB yang melibatkan perubahan pola pikir masyarakat.
"Perlunya melakukan reformasi pada dasarnya adalah perubahan mindset. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena jumlah calon siswa yang ingin masuk ke SMA/SMK Negeri jauh melebihi kapasitas penerimaan yang ada," kata Gus Ahad, sapaan akrab Abdul Hadi, kepada TASIK.TV pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Menurutnya, kegagalan ini terjadi karena pemerintah tidak berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
"Pemalsuan data ini muncul karena adanya persepsi tentang sekolah-sekolah favorit. Jika suatu sekolah dianggap favorit, maka muncul kecenderungan untuk melakukan pemalsuan data. Sementara sekolah lain yang tidak begitu dianggap favorit cenderung tidak mengalami hal serupa. Hal ini mendorong upaya yang dilakukan di luar batas hukum," paparnya.
Bunda Neng juga mengevaluasi keseriusan pemerintah dalam menjalankan sistem PPDB yang adil dan transparan.
"Kami memiliki pertanyaan mendasar terkait pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Perlunya konsep yang lebih kuat dan komprehensif untuk menangani situasi ini, dan ini harus mengakomodasi kepentingan semua pihak," tegasnya.
Reformasi yang lebih mendalam dan pendekatan yang berfokus pada mengubah pandangan masyarakat tentang sekolah-sekolah favorit tampaknya menjadi langkah krusial dalam mengatasi masalah pemalsuan data dalam PPDB.
"Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memberikan akses yang merata dan adil bagi semua calon siswa, tanpa memberikan celah bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan banyak pihak. Dengan demikian, proses pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan lebih adil dan berkualitas," pungkasnya.
