TASIK.TV | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. Prosesi tersebut berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, sebagai bagian dari perombakan birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pelantikan ini mengacu pada sejumlah regulasi resmi, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 27 April, 2 Mei, dan 7 Mei 2025, yang memuat rekomendasi pengisian serta mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama.
Keputusan ini juga selaras dengan surat Ketua DPRD DKI Jakarta, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, dan Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2025 mengenai pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian pejabat.
Dalam dokumen resmi disebutkan, pemilihan pejabat didasarkan pada integritas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap tantangan birokrasi dan kebutuhan warga. Proses seleksi melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Langkah ini diklaim menjadi bagian dari konsolidasi internal demi mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan mutu layanan publik.
Baca juga: Sabung Ayam dan Anggaran Dinas, GEMAH Tuding Anggota Dewan DKI Main Dua Kaki
Namun, di balik agenda resmi tersebut, muncul tudingan serius. Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkap kepada wartawan bahwa terdapat indikasi manipulasi proses seleksi oleh salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, berinisial IM, yang diduga berkolaborasi dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, berinisial MM.
SW menyebut, sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik disebut-sebut merupakan kader atau orang dekat IM. Proses pelolosan ini diduga dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur. Menurut informasi yang diterima SW dari empat kader PDIP di DPRD DKI Jakarta, aksi IM disebut berada di bawah arahan kekasihnya, berinisial DDY, bersama tangan kanannya, HMT, yang berperan sebagai operator.
Dugaan kongkalikong ini tak hanya sebatas pelantikan pejabat. IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek-proyek strategis. Aktivitas itu konon turut melibatkan DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN, yang beberapa kali terlihat berkoordinasi dengan Sekda MM. Bahkan, SW menuduh adanya dukungan dari salah satu pimpinan KPK periode saat ini yang memperkuat posisi IM dalam menekan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
“Pak Gubernur harus lebih berhati-hati dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ada indikasi kelompok ini sedang menyiapkan langkah untuk kembali menempatkan orang-orangnya, terutama di posisi strategis seperti camat, lurah, dan kepala dinas teknis,” ujar SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali, terkait tudingan tersebut.
