Temukan Pelanggran, Komisi V DPRD Jabar Evaluasi PPDB 2023, Ini Rekomendasinya

Temukan Pelanggran, Komisi V DPRD Jabar Evaluasi PPDB 2023, Ini Rekomendasinya

TASIK.TV | Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Mengevaluasi Pelaksanaan PPDB 2023 Pada Senin, 31 Juli 2023, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Kerja untuk membahas evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023. Rapat tersebut berlangsung di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti isu utama terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Barat. Temuan ini didasarkan pada bukti-bukti lapangan.

Hj. Neng Madinah, salah satu anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, menyatakan bahwa pelanggaran dalam seleksi PPDB di Jawa Barat terjadi mulai dari tahap pra-pelaksanaan, selama proses pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan.

"Dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Barat, kami menemukan banyak praktik kecurangan, seperti manipulasi data dengan mengubah alamat domisili di kartu keluarga untuk mendekatkan diri dengan sekolah, pemalsuan surat keterangan tidak mampu, adanya upaya penitipan melalui pihak-pihak tertentu, manipulasi pembagian kelas, praktik spelling yang mencurigakan, hingga dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap," ungkap Neng Madinah saat diwawancarai pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Praktik-praktik ilegal ini sering terjadi dan menjadi tren buruk dalam pelaksanaan PPDB di Jawa Barat setiap tahun, melibatkan baik oknum di lembaga publik maupun di masyarakat.

"Akibatnya, banyak pihak, terutama para siswa, merasa dirugikan oleh praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Setelah mendengarkan pandangan, paparan, masukan, dan saran dari berbagai elemen pendidikan, rekomendasi utama yang dihasilkan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB, mulai dari tahap pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan.

"Rekomendasi secara menyeluruh ini akan lebih lanjut dibahas dalam Rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan dijadwalkan pada waktu yang akan datang," tutupnya.