TASIK.TV | Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengisi delapan kursi jabatan eselon II yang hingga kini masih kosong.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Pasar Cikurubuk dalam rangka implementasi e-retribusi pada Jumat 7 Meret 2025.
“Untuk mengisi delapan jabatan yang kosong ini, kami akan terlebih dahulu melakukan job fit. Setelah itu, sistem merit akan diterapkan secara bertahap. Namun, kami masih membutuhkan waktu untuk mempelajari dan mengimplementasikan sistem ini dengan baik,” jelas Viman.
Viman menegaskan bahwa pengisian jabatan eselon II akan dilakukan secepatnya. Ia menilai bahwa terlalu lama mengandalkan pelaksana tugas (Plt.) tidak ideal bagi jalannya pemerintahan, terutama karena banyak program yang membutuhkan kebijakan dari kepala dinas definitif.
“Target saya secepatnya, supaya semua jabatan ini bisa segera terisi. Kekosongan ini harus segera diatasi agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan maksimal,” ujarnya.
Menanggapi adanya keluhan dari sejumlah pegawai eselon II terkait keinginan untuk pindah tugas atau bertahan, Viman menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam dunia kerja.
“Curhatan seperti itu saya anggap biasa saja. Setiap orang memiliki beban kerja yang berbeda, dan pasti ada yang merasa nyaman atau ingin berpindah tugas. Itu adalah bagian dari dinamika pekerjaan,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kekosongan jabatan eselon II bukan semata-mata akibat mutasi atau rotasi jabatan, melainkan karena pemerintah masih merumuskan langkah yang paling tepat dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Viman memastikan bahwa ke depan, sistem merit akan menjadi dasar dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Kami akan menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan. Namun, saat ini kami masih dalam tahap pembelajaran dari daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkannya,” tambahnya.
Dengan adanya sistem merit, diharapkan pengisian jabatan di Pemkot Tasikmalaya akan lebih transparan, berbasis kompetensi, serta mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif.
