TASIK.TV | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia, memiliki nilai-nilai dasar yang sangat kuat dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan ekonomi.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, HMI terus berupaya untuk mengimplementasikan nilai dasar perjuangannya sebagai sistem berpikir dalam membentuk kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam hal pemerataan sosial dan ekonomi.
Nilai Dasar Perjuangan HMI: Sistem Berpikir yang Berlandaskan Islam dan Kemanusiaan
Nilai dasar perjuangan HMI terletak pada prinsip-prinsip Islam yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial. Sistem berpikir ini mengajak anggotanya untuk tidak hanya memahami masalah dari perspektif akademis, tetapi juga dari sudut pandang moralitas dan kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran Islam.
Dalam konteks kebijakan publik, HMI menilai bahwa keadilan bukan hanya tentang distribusi sumber daya yang adil, tetapi juga tentang pemenuhan hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat.
HMI menganggap bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menciptakan kebijakan yang mempromosikan pemerataan dalam bidang ekonomi dan sosial, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Prinsip ini tercermin dalam tagline perjuangan mereka, yaitu “Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh” yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan.
Sistem berpikir HMI mengajak untuk memahami bahwa pembangunan yang tidak mengutamakan pemerataan hanya akan memperburuk ketimpangan sosial dan memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.
Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Kebijakan Publik: Peran HMI dalam Implementasi
Dalam implementasi kebijakan publik, HMI menekankan perlunya perhatian serius terhadap dua aspek utama: keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
Keadilan sosial, menurut HMI, mengandung pengertian bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Sementara itu, keadilan ekonomi berkaitan dengan distribusi yang adil dari hasil pembangunan yang melibatkan semua golongan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
HMI melihat ketimpangan ekonomi sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. Salah satu kebijakan yang diperjuangkan oleh HMI adalah penguatan sektor ekonomi kerakyatan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurut HMI, kebijakan yang pro-rakyat harus mengedepankan pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap modal, pasar, dan pelatihan keterampilan.
HMI juga menyuarakan pentingnya kebijakan fiskal yang berorientasi pada redistribusi kekayaan. Mereka berpendapat bahwa pajak dan anggaran negara harus diarahkan untuk meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan marginal, serta mendanai program-program yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang terjangkau.
Kritik terhadap Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat
HMI tidak hanya berperan sebagai pengusung solusi, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat kecil. Dalam beberapa kesempatan, HMI mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan sosial dan ekonomi.
Misalnya, kebijakan yang terlalu fokus pada proyek infrastruktur besar tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat miskin atau kebijakan yang menguntungkan segelintir elit ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan kesempatan bagi rakyat biasa.
“Saat ini, banyak kebijakan yang lebih menguntungkan kalangan tertentu, sementara kelompok masyarakat rentan seperti buruh, petani, dan nelayan seringkali terabaikan,” ujar Muhammad Fikri, Ketua Umum HMI, dalam pernyataan resminya.
Pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan memberikan kritik konstruktif, serta mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih adil dan merata, agar pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Aksi dan Kampanye HMI: Menyuarakan Keadilan Sosial dan Ekonomi
Sebagai bagian dari peran aktifnya, HMI sering mengadakan seminar, diskusi, dan aksi-aksi sosial untuk memperjuangkan isu-isu ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat.
Kader HMI di berbagai daerah terus memperjuangkan terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam setiap aksinya, HMI menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial yang memberikan manfaat bagi semua, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
HMI juga memperjuangkan pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan kesetaraan kesempatan dan memberantas kemiskinan struktural.
Melalui pendidikan, HMI berharap generasi muda dapat memiliki kesadaran kritis dan intelektual yang mumpuni dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Mewujudkan Indonesia yang Lebih Adil dan Sejahtera
Ke depan, HMI bertekad untuk terus menjadi motor penggerak dalam mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih adil dan berkeadilan.
Dengan menjadikan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar berpikir, HMI berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dalam aspek ekonomi, tetapi juga adil dalam pemerataan hasil pembangunan.
Dalam perjuangan ini, HMI percaya bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat membawa bangsa menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, HMI akan terus berjuang untuk memastikan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat terwakili dengan baik dalam setiap kebijakan publik yang diambil.
