News

ALARM Walkout dari Audiensi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Desak Tinjau Ulang Efisiensi Anggaran

476
×

ALARM Walkout dari Audiensi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Desak Tinjau Ulang Efisiensi Anggaran

Sebarkan artikel ini

TASIK.TV | Aliansi Aktivis Rakyat Menggugat Tasikmalaya (ALARM) melakukan walkout dari audiensi yang digelar di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Audiensi ini membahas dampak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Audiensi, Rendi Rizki Sutisna, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah kepala dinas terkait untuk berdiskusi mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Instansi yang diundang meliputi:

  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Kepala Dinas Kesehatan
  3. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA)
  4. Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (DISHUBKOMINFO)
  5. Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup (PUPTRLH)
  7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
  8. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Namun, menurut Rendi, tidak ada satu pun kepala dinas yang hadir dalam audiensi tersebut. “Dinas-dinas terkait kami undang karena berdasarkan kajian kami, mereka yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Melihat akses pendidikan dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang belum merata, kami merasa penting untuk membahas langkah strategis bersama,” tegasnya.

Karena ketiadaan perwakilan dari dinas terkait, ALARM memutuskan untuk melakukan walkout dari audiensi. Rendi juga menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan aksi demonstrasi serta meminta kepala dinas memberikan data terkait efisiensi anggaran sebesar 50% dan 30% di masing-masing instansi.

“Seharusnya, kepala dinas yang kami undang berterima kasih kepada kami karena kami memberikan masukan dan solusi atas dampak efisiensi anggaran, sekaligus memperjuangkan hak dinas dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya,” lanjutnya.

Rendi menutup pernyataannya dengan kekecewaan terhadap sikap kepala dinas yang tidak hadir dan menegaskan bahwa ALARM akan terus mengawal isu peninjauan ulang efisiensi anggaran hingga ada transparansi dan kejelasan dari pihak terkait.(Ryan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *