Neng Madinah Dorong Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Jawa Barat
Redaksi 
TASIK.TV | Peristiwa jalan ambles kembali terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Tajur, Desa Cikubang, Kabupaten Tasikmalaya, pada Minggu, 30 Juni 2024. Jalan sepanjang 30 meter ambles dengan kedalaman 1 meter akibat pergerakan tanah.
Menghadapi situasi ini, Anggota DPRD Jawa Barat, Neng Madinah, meminta perhatian serius dari pemerintah daerah. Dia mendorong alokasi anggaran yang tidak terduga untuk penanggulangan bencana, dengan kisaran 5 hingga 10 persen dari APBD.
“Jawa Barat memang rawan banjir dan longsor. Oleh karena itu, anggaran tidak terduga khusus untuk penanggulangan bencana perlu dialokasikan secara memadai, setidaknya 5 sampai 10 persen dari APBD karena potensi bencana yang cukup besar,” kata Neng Madinah dalam keterangannya yang diterima pada Senin, 1 Juli 2024.
Neng Madinah juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat Jawa Barat. “Alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan antar kota dan kabupaten perlu ditingkatkan. Kualitas jalan harus memadai; jalan yang perlu dibeton harus dibeton, tidak bisa hanya dengan aspal,” jelasnya.
Dia menambahkan, “Perlu ada perencanaan terpadu antara jalan milik pusat, provinsi, dan kota/kabupaten agar terjadi peningkatan layanan jalan dari tingkat pusat hingga daerah.”
Menurutnya, hal ini bisa diwujudkan jika pemerintah pusat dan provinsi duduk bersama untuk merumuskan anggaran yang sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat. “Pemerintah pusat dan provinsi perlu merumuskan kembali alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer Daerah, dan Bantuan Keuangan secara lebih proporsional agar pembangunan infrastruktur jalan bisa lebih merata,” paparnya.
Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya, Haru Suandharu, menegaskan pentingnya konektivitas jalan yang terhubung untuk memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga untuk peningkatan ekonomi daerah.
“Jalan-jalan milik pusat dan provinsi sangat penting untuk memastikan terhubungnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. APBD provinsi harus efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” tandasnya.
