TASIK.TV | Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Tasikmalaya, Yedi Rahmat, menekankan bahwa aktivitasnya yang sering berkunjung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya murni dilakukan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat, bukan untuk kepentingan politik.
Yedi menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini, ia dapat memantau secara langsung situasi ekonomi, infrastruktur, dan layanan pemerintah di tingkat lokal.
“Saya bekerja di Kementerian Dalam Negeri dan paham betul regulasi yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Tujuan saya adalah memberikan kontribusi positif dengan potensi yang tersedia, jadi kegiatan saya keliling ini bukan agenda politik,” jelasnya, Selasa, 29 Oktober 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Yedi menemukan berbagai kekurangan pembangunan, terutama dalam infrastruktur. Dari 23 kecamatan yang telah ia datangi, banyak warga menyampaikan keluhan terkait jalan rusak dan kondisi bangunan sekolah yang kurang layak.
Baca juga: Pjs Bupati Yedi Rahmat Dorong Percepatan UHC demi Jaminan Kesehatan Merata di Tasikmalaya
“Saya justru ingin membantu membangun daerah ini dengan mengajukan bantuan langsung ke pemerintah pusat untuk Kabupaten Tasikmalaya. Ini berdasarkan fakta yang saya temukan sendiri selama lebih dari tiga minggu berkeliling,” tambahnya.
Mengenai laporan yang menyatakan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Bawaslu Tasikmalaya, Yedi menanggapinya dengan tenang. Ia menyatakan akan terus melanjutkan aktivitas kelilingnya untuk menyerap aspirasi warga.
“Kalau ada laporan ke Bawaslu, saya anggap itu sebagai hal yang biasa saja. Masa jabatan saya di Tasikmalaya singkat, dan saya hanya ingin memberikan kontribusi positif. Jadi, tidak perlu baper,” kata Yedi santai.
Sebelumnya, tim hukum calon bupati petahana nomor urut 3, Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz, melaporkan Yedi ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Yedi dituduh melanggar netralitas ASN dan kode etik aparatur negara karena dianggap memberikan pernyataan yang menyinggung calon petahana terkait isu infrastruktur.
