TASIK.TV | Pemerintah Kota Tasikmalaya terus mendorong realisasi pembangunan hutan bambu yang direncanakan menjadi salah satu kawasan wisata berbasis lingkungan. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, bahkan telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat guna memastikan kelanjutan program tersebut.
Menurut Diky, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk percepatan agar rencana pembangunan hutan bambu tidak hanya sebatas wacana. Ia menyebut proyek tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Insyaallah tahun 2026 bisa mulai dibangun dan pembiayaannya berasal dari pemerintah provinsi,” kata Diky saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026).
Diky menilai keberadaan hutan bambu nantinya tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas, proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan daya tarik baru bagi sektor pariwisata Kota Tasikmalaya.
Ia menjelaskan, kawasan hutan bambu berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata alam maupun agrowisata yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi warga sekitar.
Terkait lokasi pembangunan, Diky mengatakan penentuan titik kawasan masih menunggu keputusan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah lokasi ditetapkan, tahapan awal yang akan dilakukan adalah proses penanaman bambu.
“Saat ini kami masih menunggu penetapan lokasi dari provinsi. Setelah itu tahap pertama tentu penanaman,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Tasikmalaya juga berencana kembali melakukan pembahasan bersama pemerintah provinsi untuk menyusun langkah pengembangan kawasan tersebut. Dalam prosesnya, keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga akan didorong guna memperkuat dukungan pembiayaan.
Di luar rencana pembangunan hutan bambu, Diky mengungkapkan masih ada sejumlah gagasan lain yang tengah diupayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk kawasan bekas kantor pertambangan yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, dukungan pendanaan dari luar daerah menjadi penting mengingat keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kota saat ini. Namun jika berbagai rencana tersebut dapat direalisasikan, manfaatnya diyakini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun perputaran ekonomi masyarakat.
“Kondisi fiskal daerah memang cukup berat. Karena itu kami berupaya mencari berbagai peluang pembiayaan dari luar. Harapannya bisa menghadirkan aktivitas ekonomi baru dan pada akhirnya meningkatkan PAD,” kata Diky.
Ia berharap seluruh rencana yang sedang diperjuangkan, termasuk pembangunan hutan bambu dan pengembangan diorama, dapat terealisasi dalam waktu mendatang sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian Kota Tasikmalaya.
