DPRD Jabar Beri Catatan Usai Pemerintah Cabut Status Pandemi Covid-19
Redaksi 
TASIK.TV | Pasca pemerintah mencabut status pandemi Covid-19, DPRD memberikan sejumlah catatan kritis untuk langkah selanjutnya.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hj Neng Madinah mengatakan, transisi dari pandemi ke endemi memerlukan kesiapan yang luar biasa agar prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan ekses sampingan.
“Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Bunda Neng, Rabu 21 Juni 2023.
Hj Neng Madinah melanjutkan, pemerintah perlu memperhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Alasannya, pandemi telah membentuk kebiasaan waspada kesehatan.
Bunda mengingatkan pemerintah agar memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik. Tujuannya, agar keluarga dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah dan murah.
"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan,” kata Bunda Neng.
Politisi perempuan PPP ini juga mendesak pemerintah agar memastikan tidak terjadi gap fasilitas kesehatan yang lebar antar daerah.
"Mulai dari SDM, perbekalan, pembiayaan, sistem informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dipastikan setara," tegasnya.
Ia mengingatkan pemerintah harus menjadikan ketahanan sistem kesehatan sebagai prioritas dalam penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
"Selama hal ini belum terwujud, kita akan kesulitan menuju new endemic desease Covid-19,” demikian catatan Bunda Neng.
Ketua WPP Jabar ini juga mendorong agar ditingkatkannya anggaran penelitian dan pengembangan dalam menuju kemandirian farmasi dan alat kesehatan.
