TASIK.TV | Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya menggelar diskusi refleksi Hari Pendidikan Nasional pada Kamis, 1 Mei 2025. Diskusi ini mengangkat tema “Persoalan Pendidikan di Tasikmalaya” dengan menghadirkan pemateri Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag.
Ketua Pelaksana Kajian PTKP HMI Cabang Tasikmalaya, Raihan Sahrizal Putra, menegaskan bahwa kegiatan ini penting untuk mengkaji secara kritis kondisi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
“Kami dari PTKP HMI Cabang Tasikmalaya bersama PTKP se-Wilayah Kerja Tasikmalaya membahas serta mengkaji persoalan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Kami melihat bahwa menjelang 100 hari kerja Wali Kota Viman-Dicky, belum ada keseriusan dalam menjalankan empat program prioritas yang seharusnya dilaksanakan,” ujar Raihan.
Raihan menyoroti misi Viman-Dicky yang salah satunya adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang religius, berkualitas, dan berkarakter.
“SDM itu pondasinya adalah pendidikan, maka sangat wajib bagi Viman-Dicky untuk memperhatikan sektor ini,” tambahnya.
Baca juga: Training Advance LK III HMI, Menguatkan Peran Islam dalam Membangun Peradaban
Dalam diskusi tersebut, PTKP HMI mencatat sejumlah persoalan mendasar, mulai dari rendahnya rata-rata lama sekolah, kekurangan guru, hingga banyaknya pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah yang merangkap memimpin beberapa sekolah sekaligus.
“Kondisi seperti ini jelas berdampak pada kurang optimalnya monitoring pelaksanaan pendidikan. Seharusnya, persoalan ini bisa segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,” jelas Raihan.
Tak hanya itu, data tahun 2024 menunjukkan terdapat 80 sekolah dalam kondisi rusak.
“Ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah agar misi mencetak SDM religius, berkualitas, dan berkarakter bisa tercapai,” tegasnya.
Raihan juga menyoroti aspek regulasi yang dinilainya masih tertutup.
“Kami mencari Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan tapi tidak bisa diakses. Padahal, isi Perda seharusnya mengedepankan pendidikan inklusi dan pendidikan luar sekolah atau nonformal, mengingat masih banyak anak-anak putus sekolah di Kota Tasikmalaya,” paparnya.
Selain itu, PTKP HMI juga menilai perlu segera dibentuk Dewan Pendidikan yang melibatkan para akademisi untuk ikut memperhatikan sektor pendidikan.
“Dewan Pendidikan ini harus dibentuk pemerintah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memiliki kapasitas yang memadai,” pungkas Raihan.
