TASIK.TV | Proses penataan ulang pengelolaan fasilitas umum (pasum) dan fasilitas sosial (pasos) di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, kini memasuki tahap krusial. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama pihak swasta tengah melakukan penjajakan serah terima aset guna memperjelas tata kelola pasar tradisional terbesar di Priangan Timur tersebut.
Kepala UPTD Pasar Cikurubuk, Deri, mengatakan proses penyerahan pasum dan pasos saat ini masih berlangsung. Pembahasan dilakukan antara Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) bersama pihak pengelola swasta, yakni Mayasari.
“Saat ini pembicaraan antara pihak Mayasari dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perwaskim masih dalam proses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial,” kata Deri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 27 April 2026.
Selain proses serah terima aset, persoalan drainase juga menjadi perhatian utama. Normalisasi saluran air di kawasan Pasar Cikurubuk dinilai mendesak mengingat kondisi saluran yang kerap menjadi kendala, terutama saat musim hujan.
Namun demikian, Deri mengakui upaya normalisasi belum dapat dilakukan secara optimal lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki UPTD Pasar Cikurubuk.
“Untuk sementara, kegiatan normalisasi saluran air belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Kami hanya bisa melakukan upaya gotong royong secara berkala agar aliran air di sekitar pasar tetap lancar,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, UPTD Pasar Cikurubuk terus berupaya menjaga kualitas pelayanan, khususnya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan pedagang adalah kondisi atap bangunan yang bocor.
Menurut Deri, kebocoran atap tidak hanya mengganggu aktivitas perdagangan, tetapi juga berdampak pada penerimaan retribusi pasar. Pasalnya, kondisi tersebut kerap menjadi alasan sebagian pedagang menunda atau enggan membayar retribusi.
“Pemeliharaan gedung menjadi prioritas kami, terutama memperbaiki atap yang bocor. Karena kondisi itu sering dikeluhkan pedagang dan berpengaruh terhadap pendapatan retribusi pasar,” jelasnya.
Meski belum dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh, pihak UPTD terus berupaya merespons keluhan pedagang. Perbaikan sementara, seperti menambal bagian atap yang bocor, rutin dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi para pedagang.
“Kami berusaha menyerap dan merealisasikan aspirasi pedagang semaksimal mungkin, meskipun saat ini baru bisa dilakukan perbaikan-perbaikan kecil sesuai kemampuan anggaran,” tambahnya.
Deri menegaskan, keberhasilan pengelolaan pasar sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai serta regulasi yang jelas. Dengan dukungan tersebut, penataan infrastruktur, pelayanan, dan fasilitas pasar dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Anggaran menjadi faktor penting dalam pengelolaan pasar. Dengan dukungan anggaran dan regulasi yang jelas, pelayanan kepada masyarakat, infrastruktur, serta sarana dan prasarana dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, baik melalui UPTD Pasar, Dinas Perdagangan, maupun instansi terkait lainnya, dapat memberikan perhatian serius terhadap penataan infrastruktur Pasar Cikurubuk.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur pasar memiliki korelasi langsung terhadap kenyamanan pedagang dan pengunjung, sekaligus berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Harapan kami, ada langkah konkret dan kebijakan yang serius dalam penataan infrastruktur Pasar Cikurubuk. Kenyamanan pedagang dan pembeli harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.(Ryan)
