TASIK.TV | Lagi-lagi, kelangkaan LPG terjadi. Masyarakat berbondong-bondong mencari gas 3 kg untuk memasak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara antrean di pangkalan semakin panjang. Bukannya ini ironi? Padahal, gas alam yang menjadi bahan baku LPG berasal dari bumi Indonesia, negeri yang katanya kaya sumber daya alam. Tapi mengapa justru rakyat sendiri yang kesulitan mendapatkannya?
Islam telah menetapkan bahwa sumber daya alam, seperti migas, adalah kepemilikan umum. Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud). Minyak dan gas termasuk dalam kategori “api” yang dimaksud dalam hadis ini. Artinya, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan migas kepada segelintir korporasi atau swasta demi keuntungan mereka sendiri.
Seharusnya, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat), yang memastikan setiap warganya mendapat akses mudah terhadap kebutuhan dasar. Negara bertanggung jawab penuh dalam mengelola, mendistribusikan, dan menjaga ketersediaan migas agar rakyat tidak menderita akibat kelangkaan. Namun kenyataan yang terjadi? Rakyat malah harus bersusah payah mendapatkan gas, pun ketika mendapatkannya, harus melalui serangakaian prosedur yang sedemikian rupa.
Jika negara benar-benar menjalankan perannya sebagai raa’in, seharusnya tidak ada kelangkaan LPG. Rakyat tidak perlu khawatir kehabisan gas saat memasak, karena distribusi dan harga terkendali demi kesejahteraan mereka.
Distribusi gas LPG dalam sistem Islam berlandaskan pada prinsip kepemilikan umum, keadilan, dan pelayanan terbaik bagi rakyat. Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pedagang, sehingga rakyat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan atau lonjakan harga.
Kelangkaan gas yang terjadi saat ini adalah bukti bahwa sistem kapitalisme gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Sebaliknya, sistem Islam menawarkan solusi yang lebih adil, efisien, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat.
Nonny Irayanti
