News

Polres Tasikmalaya Siap Amankan Pilkada Serentak 2024, Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya

51
×

Polres Tasikmalaya Siap Amankan Pilkada Serentak 2024, Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya

Sebarkan artikel ini

TASIK.TV | Polres Tasikmalaya Kota menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Lodaya untuk pengamanan Pilkada serentak 2024, yang berlangsung di Terminal Indihiang, Kota Tasikmalaya, pada Selasa (20/8). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, Ajun Komisaris Besar Joko Sulistiono, dan diikuti oleh berbagai instansi terkait.

Kapolres Joko Sulistiono menegaskan bahwa apel pasukan ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dan instansi terkait lainnya sebelum diterjunkan di lapangan. Menurutnya, perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan kelancaran Pilkada yang aman dan tertib.

“Pelaksanaan Pilkada serentak merupakan wujud nyata dari demokrasi yang memungkinkan masyarakat memilih wakil dan pemimpin mereka. Oleh karena itu, keamanan selama seluruh tahapan Pilkada harus dijamin agar proses demokrasi berjalan lancar. Indonesia, sebagai negara demokrasi, memberikan hak kepada masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, yang semuanya dilindungi oleh pemerintah,” ujar Joko.

Apel pasukan ini melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, dan Linmas dengan total sekitar 800 personil. Kapolres juga mengingatkan bahwa potensi kerawanan, seperti perbedaan pendapat antarpendukung dan fanatisme yang berlebihan, harus diantisipasi dan dipantau dengan seksama.

“Kami dari Polri berkomitmen untuk menciptakan suasana yang sejuk, damai, dan harmonis selama Pilkada berlangsung. Tidak ada tempat bagi ujaran kebencian atau politik yang saling menjatuhkan. Pengamanan akan dilakukan di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, dengan pemetaan berdasarkan indeks kerawanan wilayah,” jelasnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya netralitas bagi seluruh personil Polri dan TNI. Mereka tidak diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon mana pun. Selain itu, KPU diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan netral, terutama dalam membuat perencanaan di tingkat kecamatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *